Bogor (Perlu) Toleransi

Ilustrasi toleransi

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial Tahun 2014 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Sikap Toleransi di Indonesia memberikan dua gambaran umum..

Pertama, kegiatan oleh sekelompok suku bangsa yang berbeda lebih dapat diterima oleh masyarakat dibanding kegiatan oleh sekelompok agama yang berbeda. Sekitar 61,72 % rumah tangga di Indonesia menyatakan sangat setuju/setuju terhadap kegiatan oleh suku bangsa lain, dan sekitar 42,81 % rumah tangga menyatakan sangat setuju/setuju terhadap kegiatan oleh agama lain (BPS, 2016).

Kedua, menurut Hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa yang dapat dikelompokkan ke dalam 31 kelompok suku bangsa. UUD 1945 juga secara implisit mengatur mengenai toleransi. Hal tersebut secara jelas diatur dalam pasal 29 ayat 2 di mana “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untu memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kemudian pasal tersebut lebih spesifik diatur dalam UU No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Diketahi bahwa ada enam agama yang dianut penduduk Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu. Beranjak dari hal ini, tidak ada alasan untuk mendiskreditkan satu agama dibanding agama lainnya.

Faktor Pendorong Toleransi

Merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSPK), Kemendikbud (2017) diketahui bahwa

1. Orang dengan rumah tangga berkecukupan (kaya) lebih toleran ketimbang tumah tangga yang kurang berkecukupan karena mereka cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer terutama makanan.

2. Orang yang bekerja lebih toleran ketimbang tidak bekerja, asumsinya karena bertemu dengan orang dengan latar belakang yang berbeda serta telah mampu memenuhi kebutuhan primernya.

3. Orang yang tinggal di pedasaan cenderung kurang toleran ketimbang perkotaan karena karena lingkup interaksi, informasi, transportasi, dan infrastruktur yang kecil (homogen) membuat resistensi terhadap budaya baru masih tinggi. Laki-laki cenderung lebih toleran ketimbang perempuan karena mengedepankan logika.

4. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan lebih toleran terhadap keberagaman yang muncul di dalam masyarakat.

Kota Hujan belum toleran

Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran (IKT) 2017, diketahui terdapat 10 kota/kabupaten dengan skor toleransi tertinggi. Sepuluh kota/kabupaten tersebut secara berurutan adalah 1) Manado (5,90), 2) Pematangsiantar (5,90), 3) Salatiga (5,90), 4) Singkawang (5,90), 5) Tual (5,90), 6) Binjai (5,80), 7) Kotamobagu (5,80), 8) Palu (5,80), 9) Tebing Tinggi (5,80), dan 10) Surakarta (5,72).

Lalu bagaimana dengan posisi Bogor? Pada tahun 2017, Kota Hujan ini seakan menjadi bioma tumbuhnya jamur intoleransi. Kota ini menduduki ranking tiga terbawah dengan skor 3,05. Saat ini Bogor terjebak di wilayah hitam bersama tujuh kota besar lainya seperti sebuah kota di Serambi Mekah: Banda Aceh (2,90) dan DKI Jakarta (2,30). Lalu Cilegon (3,20), Depok (3,30), Yogyakarta (3,40), Banjarmasin (3,55), Makassar (3,65), Padang (3,75), dan Mataram (3,78).

Miris, Bogor masih berada pada peringkat 10 terbawah dalam IKT 2018—peringkat 7 bottom ten. Malahan banyak kota-kota baru yang naik ke peringkat 10 besar kota/kabupaten paling toleransi di Indonesia. Kota-kota tersebut adalah Ambon, Bekasi, Kupang, Tomohon, dan Surabaya menunjukkan adanya optimisme bahwa Bogor mampu melakukan perbaikan diri. Sementara itu, kota dengan predikat kota paling toleran secara berurutan dipegang oleh 1) Singkawang, 2) Salatiga, 3) Pematangsiantar, 4) Manado, 5) Ambon), 6) Bekasi, 7) Kupang, 8) Tomohon, 9) Binjai, dan 10) Surabaya.

Semenjak 2012, sudah ada beberapa kasus di mana Bogor menjadi sorotan media terkait isu intoleransi. Pertama, pasca 12 hari kemerdekaan RI ke-72 (29/8/2017) ribuan massa memadati Balai Kota Bogor. Mereka berkumpul untuk menuntut Wali Kota Bogor supaya mencabut IMB pendirian Masjid milik Yayasan Pendidikan Islam Imam Ahmad bin Hanbal di Kel. Tanah Baru, Bogor Utara yang ditengarai dapat memcah belah umat. Dalam hal ini, kelompok Aswaja berpendapat bahwa kelompok Wahabi di Bogor provokatif dengan dakwahnya yang tidak toleran. Di lain sisi, sikap pembekuan IMB masjid tersebut dianggap sebagai pembatasan hak-hak sebagian warga negara.

Kedua, 8 tahun lalu (2011), para jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin mendapat pelarangan oleh sekelompok masyarakat saat hendak melangsakan ibadah Minggu. Padahal secara formal, sudah ada putusan resmi dari Mahkamah Agung (MA) dan Ombudsman RI yang menyatakan bahwa pendirian dan peribadatan di GKI Yasmin sah.

Pemkot Bogor pada waktu itu memilih untuk membekukan IMB karena banyaknya penolakan oleh warga sekitar, mungkin juga untuk menghindari konflik horizontal antar umat beragama. Akan tetapi sikap yang diambil ini juga menuai kontroversi. Sebagian kelompok menganggap bahwa Pemkot Bogor yang melakukan penggembokan gereja telah melakukan sikap arogan dengan menentang keputusan MA dan Ombudsman.

Selain kasus intoleransi, Bogor juga menjadi lahan subur tumbuhnya benih radikalisme. Pada September 2018, pemerintah berhasil mengungkap bahwa Pondok Pesantren Ibnu Mas’ud,  Tamansari berafiliasi dengan ISIS. Selain diajarkan mengaji, santri juga mendapat pengajaran bagaimana cara “berjihad” dengan mengangkat senjata dan diberangkatkan ke Suriah.

Banyak pemberitaan yang menebutkan bahwa pesantren ini sering menampung eks narapidana terorisme (napiter) juga Haaft Saifula Rasul, bocah 13 tahun yang dinyatakan tewas di Suriah sebagai kombatan ISIS.

Pada akhirnya Kota Hujan ini perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, termasuk pemuda-pemudinya agar benih-benih intoleransi dapat tidak dapat tumbuh dan digantikan dengan benih-benih persatuan. Secara nasional, sikap toleransi seharusnya sudah dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia mengingat Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang terdiri dari beragam etnis, suku bangsa, bahasa, budaya, adat istiadat dan agama.

Mewujudkan toleransi

Toleransi dapat terwujud dari -banyak cara dan bisa dimulai dari hal-hal kecil.  Pertama, Saling berkunjung di masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan individu-individu lainnya untuk hidup. Saling berkunjung di sini bukan untuk mendebatkan perbedaan, melainkan mencari kebaikan, lebih mengenal satu sama lainnya. Tak kenal maka tak saying, tak saying maka tak cinta.

Kedua, saling berkunjung bagi para pemuka agama. Hal ini penting karena sikap rakyat akan mengikuti sikap pemimpinnya. Bila pemuka agama saling kenal, memahami, dan mampu bersikap toleran, secara vertikal pengikutnya akan toleran pula. Tidak sedikit pemuka agama yang resisten terhadap toleransi. Pada akhirnya simpatisan di bawahnya bersikap arogan bahkan anarkis yang menimbulkan kerusakan dan kebencian.

Ketiga. perbanyak teman. Semakin banyak teman yang berasal dari latar belakang berbeda akan membuat bijaksana. Pola pikir tidak sekadar terbentuk dari sudut pandang, tetapi banyak sudut pandang. Apabila masih banyak hal-hal yang mengganjal bisa langusung ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan tanpa perantara. Hal tersebut dapat mengurangi kebiasan dan mereduksi intoleransi.

Keempat, pahami bahwa manusia terlahir berbeda dan sengaja diciptakan berbeda. Fitrah bangsa ini adalah berpedaan yang dapat dilihat dari Sabang sampai dengan Merauke. Hal tersebut terangkum dalam semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika.

Facebook Comments
GUSDURian Bogor - Merawat dan Melestarikan Pemikiran Gus Dur
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •