Tanazu dan Pilpres 2019

Oleh : Abdul Wahab

Pemilihan presiden baru akan dilaksanakan tahun 2019. Namun ketir-ketir para kandidat dan pendukungnya sudah terasa sejak awal 2018. Dari dua kubu yang akan berlaga, masing-masing saling memerlihatkan masing-masing keunggulan serta melontarkan kritik kepada lawannya. Hal ini terkadang membuat bingung masayarakat awam.

Perbedaan pandangan dan perdebatan merupakan esensi dari demokrasi. Hal itu tidak bisa ditolak. Hanya saja, untuk menjaga kerukunan dibutuhkan kebijaksanaan dan kedewasaan berpikir. Inilah yang harus dilaksanakan oleh semua pihak, baik pendukung A maupun pendukung B.

Akan tetapi, tetap saja perselisiahan antar keduanya tidak bisa dihindari. Kini, budaya saling serang di media sosial tidak bisa dielakan. Mulai serangan identitas, program, gagasan dan sebagainya. Oleh karena itu, masyarkat harus cerdas dalam menyikapi hal tersebut. Lantas, apa parameter yang dapat digunakan mereka untuk menuangkan hak pilihnya?. Tentu saja hal itu tidak boleh sembarangan.

Dalam dunia pesantren, dikenal  tata bahasa Arab yang bernama ilmu “Nahwu”. Para santri senantiasa mengkaji ilmu itu sebagai langkah awal agar dapat membaca “kitab gundul”, mulai dari kitab Awamil,  Jurumiyah, Imriti, hingga Alfiyah yang menjadi kajian terakhir dalam ilmu “Nahwu”.

 

Lantas apa hubungan antara pilpres dan ilmu” Nahwu”?. Selintas memang seperti tidak ada kaitan sama sekali. Namun jika dicermati lagi, dalam kitab Alfiyah yang membahas ilmu “Nahwu”, terdapat pembahasan tentang perebutan satu amil terhadap dua ma’mul, dimana dari kedua amil tersebut hanya satu amil yang bisa menguasai ma’mul. Hal itu dijelaskan dengan gamblang oleh pengarang kitab Alfiyah Syekh Jamaluddin ibnu Abdillah Ibnu Malik dalam bab “Tanazu”.

 

Dalam bab “Tanazu”, pada bait ke dua dijelaskan bahwa menurut ulama Basrah, yang berhak mendapatkan hak atas ma’mul adalah amil yang kedua. Dalam hal pilpres, dapat diartikan bahwa yang berhak mendapatkan suara adalah penantang. Sebab, secara pendekatan penantang akan secara masif melakukan pendekatan kepada rakyat agar dapat terpilih. Namun berbeda pendapat, menurut ulama Kuffah bahwa yang berhak mendapatkan hak atas ma’mul adalah amil yang pertama. Artinya, sang petahana lah yang berhak mendapatkan suara rakyat. Alasannya, sang petahana telah menunjukan kerdibilitasnya sebagai pemimpin.

Jika perdebatan ini terus terjadi, tentu akan menimbulkan konflik berkelanjutan antar kedua kubu. Karenanya, diperlukan jalan keluar agar keduanya bisa bedamai, yakni dengan memberikan domir kepada amil yang tidak mendapatkan hak atas ma’mul. Artinya, kubu yang kalah dalam pertarungan pilpres harus mendapatkan kedudukan lain, sehingga antar kubu A dan B  bersinegri saling membangun dan tidak saling menjatuhkan.

 

 

Facebook Comments
GUSDURian Bogor - Merawat dan Melestarikan Pemikiran Gus Dur
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •  
  •  
  •  
    1
    Share
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •